Tujuan Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja

 

Dasar Hukum :

1. UU RI Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

2. PP Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja. 

3. Permendagri No. 54 Tahun 2011 Tentang Standard Operasional Prosedur Satpol PP.

4. Perda Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Ketertiban Umum. 

5. Perda Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah.

6. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 56 Tahun 2016 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi Fungsi Dan Tugas Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja.

Tujuan dan Fungsi Satpol PP : 

SATPOL PP mempunyai tugas pokok memelihara dan menyelenggarakan ketertiban dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat, menegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati.

 

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, SATPOL PP mempunyai fungsi:

 

Penyusunan program ketentraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat, menegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati;

Pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;

Pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati;

Pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta Penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati dengan aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan atau aparat penegak hukum;

Pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan mentaati Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati;

Pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis, pemberian bimbingan, pembinaan dan pengawasan dibidang SATPOL PP;

Pelaksanaan urusan kerumahtanggan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, surat-menyurat dan pelaporan;

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.