DEPO PASIR KENA HUKUMAN

WATES

Sedikitnya tujuh orang pemilik usaha depo pasir di wilayah Galur harus berurusan dengan hukum dan berakhir di meja hijau Pengadilan Negeri Wates Kulon Progo melalui agenda persidangan, Rabu 29/1-2020.

Betapa tidak, sebelumnya Tim Penyidik Satuan Polisi Pamong Praja Kulon Progo telah melakukan serangkaian pemeriksaan terhadap para pemilik depo tersebut dan menaikkan status terperiksa menjadi tersangka.

Seluruhnya disangkakan telah melanggar Perda Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2013 tentang Ketertiban Umum, yakni telah menggunakan jalan dan fasilitas jalan tidak sesuai peruntukannya tanpa izin serta mengotori jalan.

Atas kuasa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kulon Progo, Penyidik menghadirkan tersangka, barang bukti serta seorang ahli dalam persidangan.

Awalludin Hendra Apriliana SH selaku Hakim Tunggal Pengadilan  Negeri Wates Kulon Progo akhirnya memutus bahwa lima terdakwa berinisial JM, JB, YW, SM dan T telah melanggar pasal 35 ayat (1) jo pasal 11 huruf g Perda Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2013 dan dijatuhi pidana denda sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) subsider 3 hari kurungan.

Satu orang berinisial Y didakwa melanggar pasal 35 ayat (1) jo pasal 11 huruf a dan g Perda Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2013 dan dijatuhi pidana denda sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) subsider 3 hari kurungan.

Sedangkan satu orang lagi berinisial MH didakwa melanggar pasal 35 ayat (1) jo pasal 11 huruf g Perda Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2013 dan dijatuhi pidana denda sebesar Rp 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) subsider 3 hari kurungan.

Dihubungi terpisah, Kasat Polisi Pamong Praja Kulon Progo Drs Sumiran yg didampingi Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Kulon Progo Drs Sunarya MM mengatakan jika keberadaan depo pasir yang melanggar aturan akan menjadi perhatiannya secara serius.

"Tujuan kami agar keberadaan usaha-usaha tersebut tidak mengganggu arus lalu lintas maupun kepentingan masyarakat  secara umum. Dan kegiatan semacam ini akan terus kita tingkatkan" pungkasnya.