Pemda Akan Mendirikan Posko untuk Mengoptimalkan Pajak MBLB

          Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kulon Progo pada Kamis, 28 September 2017 bertempat di Rumah makan Gerbang Trisik dilaksanakan Sosialisasi Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan.
        Sellandri Wulaningtyas (ESDM D.I Yogyakarta) mengatakan "harga patokan penjualan per m kubik di lokasi tambang dalam rupiah dalam penetapan harga dalam 1 th ada 4 kali perubahan yang seharus 1 bulan sekali direvisi. Harga patokan adalah: Pasir 80.000, Pasir batu 50.000, Batu kali 80.000, Andesit lembaran 300.000, Tanah liat 30.000, Batu andesit utk split 65.000, Marmer 50.000, Urug tanah 15.000."
        Sunarya dari BKAD Kab Kulon Progo menjelaskan "bahwa MBLB (mineral bukan logam dan batuan) sangat banyak tersedia di Kabupaten Kulon Progo dan harus dioptimalkan pajaknya. Dari pemerintah daerah akan mendirikan beberapa pos, di mana akan di upayakan setiap truck akan melewati pos tersebut, gunanya pos utk ngiyup pegawai dari petugas dan mengontrol keluar masuk truck pembawa pasir."
        Pemda akan membuat kartu/karcis pendataan dan diperforasi oleh BKAD kemudian akan di distribusikan kepada penambang MBLB yang mana akan di cetak 3 lembar: lb 1 putih, lb 2 merah, lb 3 biru. Crew armada menerima lembar 1 dan 2, kemudian crew armada menyerahkan lembar 1 warna putih pada petugas pos. Lembar 2 tetep dibawa crew armada. Petugas pos akan menerima lembar 1 warna putih dan mengumpulkan/mengolah selanjutnya melaporkan ke bidang pajak BKAD.
        MBLB drop di depo sebelum melalui pos maka mekanismenya adalah sebagai berikut: Penambang menerima kartu lembar 1,2 dan 3 kemudian crew armada menerima lembar 1 dan 2, selanjutnya lembar 1 dan 2 diserahkan ke Depo setelah selesai kegiatan di depo petugas menyerahkan lembar 1 pada pos terdekat. Kemudian petugas pos menerima dan mengumpulkan serta melaporkan ke bidang pajak BKAD Kulon Progo. Hal tersebut guna meningkatkan pajak daerah serta mengurangi kebocoran pajak maupun grafitasi dan korupsi.
         Penarikan pajak dan retribusi oleh Pemerintah Daerah perlu dilakukan sebagai kontribusi pemasukan PAD dan konsekuensi adanya eksplorasi Sumber Daya Alam di wilayah.
         Peningkatan PAD tentu akan berimplikasi terhadap peningkatan anggaran bagi program pembangunan Daerah.
       Kegiatan tersebut disamping dihadiri oleh Sellandri wulaningtyas (ESDM DI Yogyakarta) dan Sunarya (BKAD Kab Kulon Progo) juga diahdiri oleh Camat Galur Latnyana, S.Ag MM, Kapolsek Galur yang diwakili AKP Gunarto, Kapolsek Sentolo yang diwakili oleh Iptu Harun, Kapolsek Lendah yg diwakili Aiptu Iman Janadi, Kepala Desa Banaran, Kepala Desa Brosot, Para pengusaha tambang dan warga pengusaha depo pasir. (2na)